1.Pengertian Hukum Acara PTUN
Hukum Acara PTUN adalah hukum yang mengatur tata-cara bersengketa di PTUN serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses sengketa tersebut. Hukum acara merupakan hukum formal yang secara teoritis keberadaannya terdiri dari dua macam, yakni :
• ketentuan prosedur berperkara diatur bersama-sama dengan hukum materiilnya atau bersama-sama dengan pengaturan susunan, kompetensi dari badan yang melakukan peradilan dalam satu bentuk undang-undang atau peraturan lainnya;
• ketentuan prosedur berperkara diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya.
Menurut penggolongan diatas maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), mengikuti kelompok pertama, karena dalam UU PTUN tersebut memuat hukum materiil sekaligus hukum formalnya.
UU PTUN terdiri atas 145 pasal. Hukum Acara dalam UU PTUN dimuat dalam pasal 53 sampai dengan Pasal 141 atau sebanyak 89 pasal (61,3%); dengan demikian hukum materiilnya adalah sebanyak 56 pasal (38,7 %).

1.1.1 Ciri Khusus HAPTUN
Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN:
• Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (pasal 63 ayat 2a dan b, pasal 80 ayat 1, pasal 85, pasal 95 ayat 1, pasal 103 ayat 1);
• Kompensasi ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat;
• Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas;
• Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (vide pasal 67);
• Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam UU;
• Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait;
• Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku asas auti et alteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan;
• Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan; dan
• Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

1.1.2 Asas HAPTUN
Asas-asas Hukum Acara PTUN meliputi :
• Asas praduga rechtmatig (praesumptio iustatae causa); artinya asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan pemerintah dianggap rechtmatig (tidak bertentangan dengan hukum) sampai ada pembatalan {pasal. 67(1) UU PTUN}
• Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan. Asas ini merupakan kelanjutan dan konsekuensi dari asas praduga rechtmatig. Jika setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rechtmatig, maka gugatan terhadap keputusan pemerintah pada dasarnya tidak dapat menghalangi dilaksanakannnya putusan tersebut. Hal ini karena keadaan penggugat adalah keadaan sebelum jatuhnya putusan. Jadi pada saat gugatan diajukan , hakim belum memutuskan apakan KTUN tersebut batal atau tidak. Dimungkinkan terdapat pengecualian bilamana “ada kepentingan yang mendesak dari penggugat” {pasal. 67 (1)dan(4a)}
• Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis, bahwa dalam perkara sejenis diterapkan mekanisme yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan pada wawasan persatuan hukum dan untuk menghindari terjadinya dualisme mekanisme untuk perkara sejenis. Sebagaimana yang pernah diterapkan pada zaman Hindia Belanda dengan adanya perbedaan mekanisme acara pada peradilan perdata untuk wilayah Jawa Madura dan luar Jawa Madura. Hal ini juga berlaku baik dalam pemeriksaan di peradilan judex vacti maupun kasasi di mahkamah agung sebagai puncaknya.
• Asas audi et alteram partem artinya para pihak memiliki kedudukan yang sama dan harus diperhatikan secara adil. Hakim harus mendengarkan keterangan kedua pihak menjatuhkan putusan.
• Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermaksud untuk mempengaruhi keobyektifan putusan pengadilan (pasal. 24 UUD 1945 jo pasal. 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 / UU tentang PPKK)
• Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sederhana adalah hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dengan hukum acara yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, maka peradilan akan berjalan dengan waktu yang relatif cepat. Dan dengan demikian biaya perkara juga akan lebih murah.
• Asas hakim aktif sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan diterima atau tidak berdasarkan pada pasal 62 UU No. 5 tahun 1986 dan pemeriksaan persiapan apakah gugatan penggugat kurang jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya (pasal 63 UU No. 5 tahun 1986). Dengan demikian asas ini memberikan peran kepada para hakim dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu UU PTUN mengarah pada pembuktian bebas. Bahkan, jika dianggap perlu untuk mengatasi kesulitan maka penggugat berhak memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Maka hakim memerintahkan kepada badan atau pejabat TUN sebagai pihak yang tergugat untuk memberikan informasi atau data tersebut (pasal 85 UU No. 5 tahun 1986).
• Asas sidang terbuka untuk umum konsekuensi dari asas ini adalah bahwa semua putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
• Asas peradilan berjenjang jenjang pengadilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan puncaknya adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan dianutnya asas ini, maka kesalahan pada putusan pengadilan yang lebih rendah dapat dikoreksi pada pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya banding pada PTTUN dan kasasi kepada MA. Sedangkan untuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap juga dapat diupayakan peninjauan kembali pada MA.
• Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan asas ini menempatkan pengadilan sebagai ultinum remedium. Sengketa tata usaha Negara sedapat mungkin terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan bukannya secara konfrontatif. Penyelesaian secara administrative sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 lebih menunjukkan kearah tersebut. Dan apabila upaya ini tidak tercapai barulah menempuh upaya litigasi.
• Asas obyektivitas.Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarag sedarah, semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan tergugat, penggugat, penasihat hukum atau antara hakim dengan seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan yang dimaksud, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya (pasal 78 dan 79 UU No. 5 tahun 1986).

1.2.1 Klasifikasi HAPTUN
Hukum Acara PTUN dibedakan atas:
• Hukum Acara Materiil yang meliputi Kompetensi absolut dan relatif
i. Kompetensi absolut PTUN: memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian {pasal.1(4) UU PTUN}
ii. Kompetensi relatif PTUN: kewenangan pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenaan
Eksepsi tentang kompetensi absolut PTUN:
Dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan; apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa berkenaan.
Eksepsi tentang kompetensi relatif PTUN:
Diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan :
Hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

• Hukum Acara Formil (hukum acara dalam arti sempit) yang meliputi tahapan:
i. Acara biasa (pasal. 68 dst.UUPTUN)
o Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan sesuai dalam surat panggilan.
o Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan bila tergugat belum menyampaikan jawaban tertulisnya, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
o Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.
o Penggugat dapat mengubah alasan gugatan hanya sampai dengan replik, disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Atas perubahan ini Hakim harus mempertimbangkannya dengan saksama.
o Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan Hakim dengan seksama.
o Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut; gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
o Dalam hal gugatan dinyatakan gugur karena hal ketidak hadirannya, penggugat dapat memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.
o Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya
o Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.
o Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat Penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tegugat hadir dan atau menanggapi gugatan.
o Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.
o Majelis hakim terdiri dari 3 orang

ii. Acara cepat (pasal. 98,99 UU PTUN)
o Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat
o Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut; terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum.
o Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
o Dalam hal permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan; menentukan hari, tempat, dan waktu sidangnya tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan.
o Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari

iii. Acara singkat
o Perlawanan {pasal 62(4) UUPTUN}
o Penundaan pelaksanaan KTUN { pasal.67(2,3,4) UUPTUN}
[tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa bentuk akhir: penetapan]

1.3 Subyek HAPTUN
Para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

1.3.1 Pihak tergugat
Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 6 UU no. 5 tahun 1986).
• Hak Tergugat
i. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57) ;
ii. Mendapat panggilan secara sah (pasal 65) ;
iii. Mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat (pasal 75 ayat 2) ;
iv. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan olen pengadilan hanya apabila disetujui tergugat (pasal 76 ayat 2) ;
v. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81);
vi. Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut (pasal 97 ayat 2) ;
vii. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122);
viii. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3);
ix. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131) ; dan
x. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132).
• Kewajiban Tergugat
i. Dalam hal gugatan dikabulkan, badan/pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN wajib (pasal 97 ayat 9):
o Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan; atau
o Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru;
o Menerbitkan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.
ii. Apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan dan penggugat (pasal 117 ayat 1).
iii. Memberikan ganti rugi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 120).
iv. Memberikan rehabilitasi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan rehabilitasi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 121).

1.3.2 Pihak penggugat.
Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU no. 5 tahun 1986).
• Hak Penggugat
i. Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu Keputusan Tata Usahan Negara (pasal 53) ;
ii. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57) ;
iii. Mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa cuma-cuma (pasal 60) ;
iv. Mendapat panggilan secara sah (pasal 65) ;
v. Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 67) ;
vi. Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat (pasal 75 ayat 1) ;
vii. Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban (pasal 76 ayat 1) ;
viii. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81) ;
ix. Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan (pasal 82) ;
x. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (pasal 97 ayat 1) ;
xi. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam hal terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya (pasal 98 ayat 1) ;
xii. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi (pasal 120) ;
xiii. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan rehabilitasi (pasal 121) ;
xiv. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122) ;
xv. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3) ;
xvi. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131) ; dan
xvii. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132).

• Kewajiban Penggugat
i. Membayar uang muka biaya perkara (pasal 59).

1.3.3 Orang
1.3.4. Badan Hukum Perdata


1.4. Obyek HAPTUN

1.4.1 Unsur-unsur KTUN
Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986). Selanjutnya dari pengertian ataupun definisi Keputusan TUN tersebut di atas, dapat diambil unsur-unsur dari suatu Keputusan TUN, yang terdiri dari:
• Bentuk Penetapan tersebut harus Tertulis
i. Penetapan Tertulis itu harus dalam bentuk tertulis, dengan demikian suatu tindakan hukum yang pada dasarnya juga merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan secara lisan tidak masuk dalam pengertian Keputusan TUN ini. Namun demikian bentuk tertulis tidak selalu disyaratkan dalam bentuk formal suatu Surat Keputusan Badan / Pejabat TUN, karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986, bahwa syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis, oleh karena sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat (menjadi objek gugatan) apabila sudah jelas:
 Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya.
 Maksud serta mengenai hal apa isi putusan itu.
 Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat konkrit, individual dan final.
 Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.
ii. Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan.
iii. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 : “Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
iv. Badan atau Pejabat TUN disini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN.
v. Sedang yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif. Dengan demikian apa dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif pun, bahkan dimungkinkan pihak swasta, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam konteks sebagai subjek di Peradilan TUN.
vi. Berisi Tindakan Hukum TUN. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN.
vii. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Kata “berdasarkan” dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN (pemerintah). Dari kata “berdasarkan” itu juga dimaksudkan bahwa wewenang Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Bersifat Konkret, Individual dan Final.
i. Keputusan TUN itu harus bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, seperti Pemberhentian si X sebagai Pegawai, IMB yang diberikan kepada si Y dan sebagainya.
ii. Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa Keputusan TUN itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi sifat individual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada.
iii. Bersifat Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif. Dengan mengeluarkan suatu akibat hukum yang definitif tersebut ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum, hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan secara final.

• Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang / Badan Hukum Perdata.
i. Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
ii. Yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 Uu no. 5 tahun 1986:
 apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
 jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraruran perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
 dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan.”


1.5 Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berwenang Mengadili
Gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat. Apabila tergugat lebih dari satu dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat.
Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dalam sengketa TUN tidak mungkin tempat kediaman tergugat tidak diketahui. Dalam hukum acara perdata dalam hal demikian, gugatan diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat atau apabila menyangkut benda tak bergerak maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan tempat benda tak bergerak tersebut berada.
Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. (Pasal 54 ayat 5)
Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat. (Pasal 54 ayat 6)

About these ads