oleh : Ichwan.B.A

Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-K/L) dengan mengacu pada prioritas pembagunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. Penyusunan rencana kerja tersebut dilakukan pada sekitar bulan Januari hingga bulan April. Rencana kerja tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang berlangsung/disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga tersebut disampaikan kepada Kementerian Perencanaan.

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga ini ditelaah oleh Kementerian Perencanaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jika terdapat perubahan terhadap Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang sedang ditelaah tersebut maka dapat disetujui oleh Kementerian Perencanaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atas usulan Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Pada pertengahan bulan Juni, Menteri Keuangan memberikan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu sementara bagi masing-masing program yang ditetapkan dalam Renja-K/L kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kemudian disusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dengan menyesuaikan antara Renja-K/L dengan pagu sementara tersebut. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) ini dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) ini kemudian dibahas oleh Kementerian/Lembaga bersama-sama dengan Komisi terkait di DPR. Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Kementerian Perencanaan paling lambat pertengahan bulan Juli.

Kementerian Perencanaan selanjutnya menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) hasil pembahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah. Sementara Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian RKA-K/L hasil pembahasan tersebut dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan menghimpun RKA-K/L yang telah ditelaah untuk selanjutnya bersama-sama dengan nota keuangan dan Rancangan APBN dibahas dalam Sidang Kabinet.

Setelah nota keuangan, Rancangan APBN beserta himpunan RKA-K/L telah dibahas maka Pemerintah menyampaikannya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Agustus untuk dibahas bersama dan lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober.

RKA-K/L yang telah disepakati DPR tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November. Keppres iini lantas menjadi dasar bagi tiap-tiap Kementerian Negara/Lembaga untuk menyusun konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan salaku Bendahara Umum Negara paling lambat minggu kedua bulan Desember. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini lantas disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember.